3 Peraturan Di Orde Ahok Akan Di Cabut Oleh Anies

Jagadnews – Menang atas Pilkada DKI II yang di selenggarakan tanggal 19 kemaren, Calon Gubernur Anies Baswedan dan Sandiaga Uni tingga menunggu waktu untuk di lantik dan sah menjadi orang no 1 di Jakarta. Anies – Sandi akan memimpin Jakarta untuk 5 tahun kedepan yaitu 2017 hingga 2022.

Untuk menunaikan janjinya selama masa kampanye pilkada kemaren, Beberapa peraturan Gubernur petahan atau Ahok – Djarot akan di ganti dengan peraturan baru. Berikut 4 peraturan pada masa pemerintahan Ahok yang akan di cabut oleh Anies.

Penutupan Alexis

Sebelumnya Gubernur Basuki Tjahaja Purnama atau lebih di kenal Ahok melakukan penggusuran pada beberapa diskotik atau tempat hiburan malam yang melanggar aturan perda. Namun ternyata menyisakan Hotel Alexis sebagai salah satu kawasan prostitusi high class. Akibat tindakannya tersebut Ahok terus mendapat kritikan sewaktu melakukan kampanye, dimana di beritakan bahwasannya dia takut akan kekuasaan orang yang berduit dan malah menyiksa warga menengah ke bawah. Hal ini di bantah oleh Ahok, Ahok beranggapan, pihaknya tidak bisa menutup kawasan prostitusi lantaran Alexis tidak melanggar aturan perda.

“Kalau menurut aturan perda, Alexis itu tidak bisa kita tutup. Kita masih menunggu bukti yang konkrit.” ucapnya.

Pernyataan tersebut di jadikan alasan untuk menyudutkan Ahok, Kubu Anies berjanji kepada masyarakat bila terpilih nantinya dia akan menutup lokalisasi tersebut, bukan hanya itu semua akan di tutup bila itu adalah tempat maksiat.

Lokasi pemotongan hewan kurban

Selain masalah Alexis, kebijakan yang akan di ganti oleh Anies adalah masalah lokasi pemotongan hewan kurban. Ahok sempat mengeluarkan instruksi gubernur (Insgub) Pemprov DKI Jakarta No 67 Tahun 2014. Dalam Insgub tersebut menyebutkan Pengendalian Penampungan dan Pemotongan Hewan dalam Rangka Menyambut Idul Fitri dan Idul Adha Tahun 2014/1435 H.

Peraturan itu melarang pemotongan hewan kurban di lakukan di lokasi sekolah pendidikan dasar (SD). Kepala Dinas Pendidikan Jakarta berhak  untuk mengatur lokasi pemotongan hewan kurban.

Peraturan tersebut di tentang Anies, dan akan segera di cabut. “Nanti untuk potong kurban di sekolah kita izinkan lagi” Katanya. Bahkan di juga menambahkan akan menyokong masyarakat merayakan Hari Kemenangan dengan bertakbir keliling Jakarta. “Masa orang Betawi tidak boleh takbiran.”

Perayaan takbiran memang tidak pernah menjadi peraturan dari Ahok, Ahok hanya menghimbau agar peserta takbir agar bisa menjaga ketertiban lalu lintas dan taat akan aturan yang ada.

Monas sebagai tempat kegiatan keagamaan

Peraturan lainnya yang akan di cabut oleh Anies adalah Larangan Menyelenggarakan Acara Keagamaan di Monas. Dengan ini Anies menegaskan, Tak ada alasan bagi pemerintah untuk melarang kegiatan keagamaan baik itu di Monas atau di mana saja.

Bahkan Anies berpendapat, negara seharusnya mendukung warga negaranya untuk melaksanakan ibadah sesuai dengan kepercayaan Nya. Hal ini tertuang dalam pasal 29 ayat 1 UUD 1945 yang berbunyi Negara Berdasarkan azas Ketuhanan Yang Maha Esa, dan di dukung oleh ideologi Pancasila sila pertama berbunyi Ketuhanan Yang Maha Esa. Jadi negara itu seharusnya mendukung warganya untuk melaksanakan segala kegiatan sesuai dengan keyakinan masing masing.

Sebelumnya pada masa kepemimpinan Ahok, kawasan Monas di buat untuk tujuan olahraga dan wisata. Lokasi itu tidak di perbolehkan untuk di jadikan tempat menggelar acara keagamaan. Alasannya adalah masalah Pedagang Kaki Lima (PKL) yang menjamur dan merusak kebersihan tata kota.

Situs poker online Indonesia

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *